Dalam membangun sebuah bangsa, pendidikan selalu menjadi kunci utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, karena sektor pendidikan merupakan penentu bagi kemajuan sektor-sektor lainnya, jika pendidikan dilalui dan ditekuni dengan baik, output SDM yang dihasilkan sudah tentu dapat memajukan sektor keahlian mereka, sehingga kemajuan-kemajuan kumulatif dari setiap sektor tersebut akan mengantarkan sebuah bangsa pada puncak peradabannya.
Ruh pendidikan Islam sejak awal berdirinya merupakan jalan pengabdian. Ia hadir bukan semata untuk mencerdaskan akal saja, tetapi untuk membentuk manusia beradab, berakhlak, dan bertanggung jawab terhadap agama serta masyarakat. Dalam tradisi Nahdlatul Ulama, pendidikan bahkan dipahami sebagai khidmah—pengabdian untuk menjaga ilmu, umat, dan peradaban. Namun di tengah dinamika zaman, sebagian lembaga pendidikan Islam menghadapi tantangan serius: masuknya logika kapitalisme dalam pengelolaannya.
Kritik yang menyebut bahwa “kapitalisme gaya baru itu bernama lembaga pendidikan Islam” tentu tidak ditujukan kepada Islam sebagai ajaran, apalagi kepada seluruh lembaga pendidikan Islam, tidak ! bukan itu maksudnya. Kritik ini lebih merupakan cermin muhasabah terhadap praktik-praktik pengelolaan yang mulai menjauh dari nilai keadilan dan keberpihakan kepada guru serta karyawan.
Salah satu fenomena yang paling mudah kita jumpai adalah ketimpangan antara kemegahan gedung dan kesejahteraan para pendidik, biayanya masuknya belasan juta, SPP nya mahal, muridnya ratusan. Banyak lembaga pendidikan Islam berlomba memperindah bangunan, memperbarui fasilitas, dan membangun citra kelembagaan yang modern dan menarik. Gedung terus dipercantik, ruang belajar dibuat nyaman, dan tampilan luar semakin representatif. Namun ironisnya, di balik semua itu, gaji guru,karyawan dan tenaga kependidikan masih berada pada tingkat yang jauh dari layak.
Dibalik kemegahan bangunan fisik sekolah yang memiliki fasilitasnya bagus, tersimpan rapuhnya kondisi ekonomi bagi mereka yang bekerja didalamnya. Yayasan atau pihak sekolah seringkali sibuk mempercantik gedung dari pada memikirkan dapur pekerjanya, sementara itu penopang utamanya yaitu “para guru dan staff” dibiarkan rapuh dan keropos karena kesejahteraan yang diabaikan, terkadang mereka dipaksa tampil necis demi citra sekolah, padahal isi dompetnya menjerit.
Mengapa fenomena seperti ini bisa terjadi, karena mayoritas lembaga pendidikan seolah-olah menjadi negara dalam negara yang tak tersentuh radar pengawasan Disnaker, tidak ada yang cek dan ricek apakah upah mereka layak atau jam kerja mereka manusiawi, dan dalam sekolah atau yayasan tersebut tidak ada serikat guru atau serikat pekerja di dalamnya yang berfungsi sebagai tangan pertama untuk mengungkapkan aspirasinya.
Guru, dalam pandangan Islam, bukan sekadar pengajar. Ia adalah murabbi, pewaris tugas para nabi. Dalam tradisi pesantren dan madrasah NU, guru ditempatkan pada posisi terhormat karena darinya lahir ilmu dan adab. Namun sayang, dalam sistem yang terlalu tunduk pada logika efisiensi dan pasar, guru sering diperlakukan sebagai beban biaya yang harus ditekan. Kesejahteraan mereka kerap dinomorduakan, sementara keikhlasan, ladang pahala dijadikan alasan untuk terus bertahan dalam keterbatasan. Gelar sarjana seringkali dihargai jauh dibawah standar layak hidup, hanya karena label “keikhlasan dan ladang pahala”.
Padahal, Islam mengajarkan keadilan secara menyeluruh. Memberikan upah yang layak kepada pekerja, terlebih kepada pendidik, adalah bagian dari nilai moral dan tanggung jawab institusional. Mengabaikan kesejahteraan guru bukan hanya persoalan manajemen, tetapi juga persoalan etika. Pendidikan Islam tidak akan pernah kuat jika dibangun di atas ketimpangan dan ketidakadilan.
Lebih jauh, kondisi ini berpotensi melahirkan dampak jangka panjang. Guru yang hidup dalam tekanan ekonomi akan kesulitan menjalankan tugasnya secara optimal. Bukan karena kurangnya keikhlasan, tetapi karena sistem tidak memberi ruang keadilan. Jika hal ini dibiarkan, maka pendidikan Islam berisiko kehilangan ruhnya: mencetak generasi yang berilmu sekaligus berakhlak.
Meski demikian, patut kita akui bahwa masih banyak lembaga pendidikan Islam—terutama di lingkungan pesantren dan madrasah NU—yang tetap menjaga keseimbangan antara kesederhanaan fasilitas dan kesejahteraan guru. Mereka mungkin tidak memiliki gedung megah, tetapi mampu melahirkan santri dan peserta didik yang matang secara spiritual dan sosial. Inilah wajah pendidikan Islam yang sejati: sederhana, berkeadilan, dan penuh khidmah.
Oleh karena itu, kritik terhadap kapitalisme dalam lembaga pendidikan Islam harus dibaca sebagai ajakan muhasabah untuk instrospeksi dan evaluasi diri, bukan vonis. Lembaga pendidikan Islam perlu kembali menegaskan orientasi dasarnya: pendidikan sebagai ibadah dan pengabdian. Profesionalisme pengelolaan dan pembangunan fisik memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan sosial, terutama terhadap guru dan karyawan.
Pada akhirnya, pertanyaan mendasarnya adalah: untuk siapa lembaga pendidikan Islam dibangun dan dikembangkan? Jika gedung terus diperindah sementara guru dan karyawan dibiarkan berjuang dengan kesejahteraan yang minim, maka yang tumbuh bukan pendidikan Islam yang membebaskan, melainkan kapitalisme yang berganti nama dan simbol.
